Irit Investasi, Indonesia Rawan Serangan Siber

Indonesia berada paling belakang dengan realisasi investasi keamanan siber sebesar 0,02% dari PDB. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan China.
Duwi Setiya Ariyanti | 24 Januari 2018 13:45 WIB
Manager Communications, Media and Technology Practice A. T Kearney, Germaine Hoe memberikan penjelasan mengenai risiko serangan siber di Jakarta, Selasa (23/1). - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA — Porsi investasi Indonesia untuk keamanan siber adalah salah satu yang paling rendah di Asia, padahal digitalisasi yang berlangsung pesat meningkatkan ancaman siber di Tanah Air.

Berdasarkan data AT Kearney, rata-rata negara di Asia Tenggara menghabiskan 0,07% dari produk domestik bruto (PDB) untuk keamanan siber. Angka ini lebih rendah dari rata-rata global yaitu 0,13% dari PDB.

Indonesia berada paling belakang dengan realisasi investasi keamanan siber sebesar 0,02% dari PDB. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan China sebesar 0,03%, Filipina dan Vietnam sebesar 0,04%, Thailand sebesar 0,05%, dan Malaysia 0,08%.

Manager Communications, Media and Technology Practice AT Kearney Germaine Hoe mengatakan nilai investasi keamanan siber yang ideal di Indonesia adalah US$24 miliar sepanjang 2017—2025. Untuk mencapai standar negara lain, Indonesia membutuhkan investasi US$62 miliar dalam periode yang sama.

"Investasi di Indonesia masih paling minim sehingga meningkatkan risiko serangan hingga 3,5 kali lebih besar," ujarnya saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Riset AT Kearney menunjukkan kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan ternama se-Asia Tenggara bisa terpangkas US$750 miliar karena masalah keamanan siber.

"Kerugian pastinya sulit didapatkan karena banyak perusahaan enggan melaporkannya. Pastinya, kami mengestimasi risiko kapitalisasi pasar di Asia Tenggara turun US$750 miliar," kata Hoe.

Lebih lanjut, Presiden Cisco Asia Tenggara Naveen Menon mengatakan digitalisasi berbanding lurus dengan besarnya belanja yang dikeluarkan untuk keamanan siber. Pasalnya, keamanan siber suatu negara akan semakin rentan sejalan dengan semakin canggihnya industri.

Perusahaan yang telah melakukan digitalisasi dan terkena serangan siber juga kerap kali tidak melaporkan serangan siber ke perusahaannya. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan pemerintah yang terperinci tentang keamanan siber.

Dia menilai pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi awal yang baik untuk pembenahan keamanan siber.

Kendati demikian, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seperti berapa anggaran pemerintah yang dialokasikan dan komunikasi dengan pihak terkait. Utamanya, aset penting mana yang menjadi perhatian dan regulasi khusus yang menyentuh masalah.

"Saya pikir anggaran harus diseriusi karena Indonesia kini tertinggal dibanding negara lain. Pemerintah harus memberikan anggaran yang sesuai untuk mendanai keamanan siber," kata Menon.

Tag : serangan siber
Editor : Demis Rizky Gosta

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top